logo-responsive

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK oleh M. Fithri, S.Ag

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Oleh : M. Fithri, S.Ag(*

“Perkawinan Anak di Indonesia Mengkhawatirkan, Angka Perkawinan Anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, Tercatat ada SATU dari SEMBILAN Anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun pada 2016”

“Masalah perkawinan anak yang sangat  MEMPRIHATINKAN dan kondisinya sudah menuju “KEDARURATAN” dan dampaknya tidak hanya bagi anak itu sendiri, namun orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara pada akhirnya”

Dua statement di atas adalah kalimat pembuka dari nara sumber Hj Husnul Khatimah, SH, MH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi KalSel, pada Seminar “Gerakan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan” tanggal 3 Juli 2019, sebagai salah satu rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional ke-26 di Provinsi Kalsel.

Beliau kemudian mengkaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap  Undang-undang,  yaitu: 1. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua; 2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan; 3. UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Secara langsung atau tidak langsung, menurut beliau, ada pihak perorangan bahkan instansi yang melakukan pelanggaran/tidak sejalan/berlawanan antar UU.

Bagi Kementerian Agama sebagai salah satu pelaksana UU No.1/1974, tidak melanggar, karena usia mencapai 16 tahun bagi perempuan dapat menikah (pasal 7 ayat 1), akan tetapi terhadap UU No.23/2002 dan UU no.23/2004, Kementerian Agama dianggap melanggar/melegalkan, karena seseorang masih dikategorikan anak-anak sampai mencapai usia 18 tahun.

Persoalan perkawinan anak, sebenarnya tidak semata masalah umur, tetapi banyak faktor lain, kenapa sampai terjadi pernikahan,  bagaimana kelanggengan perkawinan itu sendiri, semestinya terencana dengan baik, semestinya kalau menikah itu menjadi keluarga yang Sakinah (=bahagia), Mawaddah (=tentram), dan yang dilandasi oleh Rahmah (=kasih sayang).

Pasangan untuk menuju kepernikahan, Kementerian Agama dengan unit pelaksananya adalah KUA (Kantor Urusan Agama), mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus dilalui, diawali dengan adanya SKUN (Surat Kehendak Untuk Nikah) yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan domisili masing-masing calon mempelai.

Dalam SKUN ini ada beberapa berkas sekaligus yaitu Model N1 (= Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (=Asal Usul), N3 (=Persetujuan Mempelai), N4 (=Keterangan Ttg Orangtua), N5 (=Izin orangtua, apabila mempelai di bawah 21 tahun), ditambah Surat Pernyataan Status bermaterai (=Jejaka/Perawan/Janda/ Duda), Surat Keterangan Sehat dari dokter bagi kedua calon mempelai, bagi mempelai perempuan ditambah kartu imunisasi, bersama data dukung lainnya yaitu e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir, dalam tahap ini sebenarnya oleh Kepala Desa/Lurah, sudah tersaring data diri dari calon mempelai termasuk dalam hal umur.

Seluruh data tersebut dibawa ke KUA untuk diajukan, di KUA diteliti lagi, terutama dalam hal umur dan wali nikah, plus persyaratan lainnya, seperti foto copy KTP kedua orangtua, akta cerai asli bagi janda/duda, izin poligami bagi yang hendak beristri yang berikutnya, izin atasan bagi TNI/Polri, dll, kalau persyaratannya tidak lengkap, maka KUA mengeluarkan N8 (=Halangan dan Persyaratan Tidak Lengkap), dan kalau syaratnya tidak terpenuhi (misalnya ternyata dibawah umur), maka KUA mengeluarkan N9 (=Penolakan Pernikahan).

Yang semua syaratnya terpenuhipun, ada masa tunggu paling sedikit 10 hari kerja, dalam masa itu KUA akan mengumumkan kepada masyarakat kehendak nikah calon mempelai dengan mengeluarkan Model N7 (=Pengumuman Kehendak Nikah), melakukan pemanggilan Wali Nikah untuk diwawancarai dan beserta berita acaranya, dalam masa ini juga calon mempelai wajib mengikuti Penasehatan/Pembekalan Pra Nikah oleh BP4 (=Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) KUA.

Kalau kita melihat SOP diatas, tidak dimungkinkan terjadi pernikahan dibawah umur karena sudah tersaring dua tahap, tahap pertama Kepala Desa/Lurah yang menerbitkan SKUN, Tahap kedua adalah KUA sebagai penentu terakhir, bisa dilangsungkannya pernikahan atau ditolak.

Kalaupun yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama karena dibawah umur, sangat sedikit sekali yang menempuh itu, dan jarang sekali dikabulkan, disamping itu prosesnya lama dan biaya berperkaranya relatif mahal.

Yang ditolak karena dibawah umur, biasanya mereka tetap melangsungkan pernikahan secara siri/bawah tangan, apalagi misalnya yang sudah hamil, ini diluar kendali KUA, tetapi kerena “menjalani prosedur” dari mulai desa/kelurahan terbitnya SKUN, sampai di KUA diterbitkannya N9, maka seolah-olah KUA turut andil terjadinya pernikahan bawah umur. 

Diluar kendali KUA yang lain adalah Nikah Liar, tanpa melalui prosedur di atas, langsung ke orang yang “dianggap penghulu”, ini adalah masalah yang besar, tidak saja masalah nikah bawah tangannya yang ilegal, juga adalah setiap orang yang terlibat di dalamnya, bisa dituntut secara hukum, karena melakukan pelanggaran hukum negara, mulai dari orangtua, saksi, sampai orang yang menikahkan (=penghulu tidak resmi).

Untuk penghulu sendiri, yang berhak meng-SK-kan adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota, di luar itu adalah ilegal. 

Biasanya anggapan di masyarakat kita, orang yang alim dalam hal agama bisa dijadikan penghulu, secara pandangan agama dan secara hukum agama, kalau terpenuhi syarat dan rukunnya, memang sah secara agama, dan bisanya tanpa dokumen apapun (tidak tercatat), akan tetapi tidak sah secara hukum negara/pemerintah, berupa “tercatat resmi dalam dokumen negara” dengan outputnya adalah terbitnya buku nikah.

Inilah barangkali yang menjadi data tingginya angka perkawinan anak,  padahal ini adalah “temuan” diluar kendali dari instansi Kementerian Agama yang berwenang, semestinya data ini harus dipisah, antara data nikah resmi lewat KUA dan data nikah ilegal diluar KUA.

Disisi lain lagi, bunyi UU No 1/1974 pasal 7 ayat 1 bahwa perempuan bisa menikah bila mencapai 16 tahun yang bertentangan dengan UU No 23/2002 dan No.23/2004, bahwa usia dibawah 18 tahun adalah masuk kategori anak-anak. Inilah kenapa seolah-olah bahwa program Kementerian Agama tidak sejalan dengan program instansi Pemerintah, terutama BKKBN dan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan,  yang tidak ada kesudahannya.

Karena itu jalan keluarnya, salah satunya adalah Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tersebut, harus direvisi, walaupun dampaknya diprediksikan pernikahan bawah tangan akan meningkat.

Bagi Kementerian Agama melalui KUA, dalam hal perkawinan ini menjaga dua hal penting, yaitu yang pertama adalah hukum agama, bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai dengan hukum Islam (=Fiqh munakahad). Yang kedua adalah hukum negara, bahwa setiap terlaksananya perkawinan harus sesuai dengan UU No.1/1974 (= resmi tercatat, terbitnya Buku Nikah).     

Untuk menjaga itu, Kementerian Agama melalui KUA, selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak instansi terkait, seperti Lurah/Kepala Desa, Puskesmas, Kecamatan, PlKB (BKKBN), dll.

Koordinasi dan kerjasama itu seperti dengan Lurah/Kepala Desa/Kecamatan dalam hal pembaharuan  SKUN atau hal lain yang terkait dengan urusan keagamaan lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi KUA.

Koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas dan PlKB, salah satunya dalam bentuk program seperti Kursus Calon Pengantin, dengan melibatkan kedua instansi tersebut sebagai nara sumber. 

Peserta Program Kursus Calon Pengantin ini, tidak saja calon mempelai yang segera akan melangsungkan pernikahan, tetapi juga adalah pelajar, maksimal setingkat SLTA, karena rentang usia 16-19 tahun adalah pada usia ini.

Kursusnya berlangsung 12 jam, dibagi dua hari, dengan nara sumber yang kompeten sesuai keahliannya; dari Puskesmas pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, dll; Dari PlKB (BKKBN) tentang Generasi Terencana, Program KB, dll; Dari Konsultan Keuangan Keluarga tentang bagaimana merencanakan dan mengelola keuangan keluarga, dll; dan dari BP4 ttg bagaimana membina dan melestarikan perkawinan, membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah, dll.

Dengan pembekalan dan pengetahuan yang didapat dari kursus ini, diharapkan tumbuhnya pemahaman bagaimana semestinya berumahtangga yang ideal, atau bagi peserta pelajar menunda atau merencanakan pernikahan sampai segala sesuatunya siap.

Wallahu’alam bishawab.

(*PNS Penyuluh pada Kemenag Kab Banjar KUA Sungai Tabuk

Wakil Sekretaris Koalisi Kependudukan Kalsel

Wakil Sekretaris ICMI Kalsel

Pengurus IGI Kalsel