“REFORMASI BIROKRASI” WUJUD DIKLAT REVOLUSI MENTAL ASN

Diklat revolusi mental ASN di Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan reformasi birokrasi  terhadap tata pemerintahan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan tata pemerintahan yang baik dan bersih melayani.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dapat juga dijadikan sebagai alat pembaharuan, apabila tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan bagi suatu strategi pembaharuan yang ditandai dengan adanya kesediaan dari aparatur birokrasi untuk bersikap responsif terhadap pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan 10 Prinsip Tata Pemerintahan yang baik sebagai berikut: 1.            partisipasi,  2. penegakkan hukum, 3. transparansi, 4. kesetaraan, 5. daya tanggap, 6.        wawasan ke depan, 7.akuntabilitas, 8.pengawasan, 9. efisiensi dan efektifitas, serta 10. Profesionalisme.

 

“REFORMASI BIROKRASI”

WUJUD DIKLAT REVOLUSI MENTAL ASN

 

Oleh: Surya Subur*

 

ABSTRAK

Diklat revolusi mental ASN di Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan reformasi birokrasi  terhadap tata pemerintahan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan tata pemerintahan yang baik dan bersih melayani.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dapat juga dijadikan sebagai alat pembaharuan, apabila tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan bagi suatu strategi pembaharuan yang ditandai dengan adanya kesediaan dari aparatur birokrasi untuk bersikap responsif terhadap pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan 10 Prinsip Tata Pemerintahan yang baik sebagai berikut: 1.            partisipasi,  2. penegakkan hukum, 3. transparansi, 4. kesetaraan, 5. daya tanggap, 6.        wawasan ke depan, 7.akuntabilitas, 8.pengawasan, 9. efisiensi dan efektifitas, serta 10. Profesionalisme.

 

Kata kunci:  reformasi birokrasi, good governance, clean government.

 

PENDAHULUAN

Salah satu agenda revolusi mental adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Kebijakan atau langkah yang diperlukan  adalah melalui pendidikan dan latihan revolusi mental yang bertujuan mengubah pola pikir, minsed ke arah yang lebih maju, terarah, terpola menjadi tata pemerintahan yang bersih melayani.

Namun demikian program revolusi mental ini belum berjalan sesuai harapan pencetusnya.. Banyaknya permasalahan yang harus diatasi untuk masuk pada tatanan revolusi mental, antara lain adalah permasalahan dibirokrasi yang belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal.

Dari sisi internal birokrasi, faktor demokratisasi dan desentralisasi  sedikit banyak telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Demikian pula, pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan masih banyaknya praktek KKN; rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.  Di samping itu, aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing, dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

 

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas adalah mewujudkan reformasi birokrasi tata pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah melalui diklat revolusi mental.  Untuk itu maka permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah dapatkah reformasi birokrasi  terwujud melalui diklat revolusi mental ?

 

PEMBAHASAN

  1. Definisi
  2. Revolus Mental

                        Revolusi mental adalah gerakan yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintah dan pranata sosial budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara.

                        Revolusi mental bagi ASN betujuan menumbuhkan mentalitas kemandirian, agar manusia Indonesia bisa dan berani berpikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat, bebas dari intervensi dan paksaan dari pihak-pihak lain, mampu mengenal diri, percaya diri, punya pendirian dan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk yang terbaik termasuk dalam hal pelayanan bagi masyarakat.

  1. Reformasi

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 memperjuangkan adanya good governance and clean government. Tuntutan yang diajukan ini merupakan reaksi terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada Presiden, baik akibat konstitusi (UUD 45) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga teringgi dan tinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.

Lima tahun setelah dimulainya reformasi, keinginan untuk memperoleh good governace and clean government masih jauh daripada dipenuhi. Berbagai kendala menampakkan diri dalam bentuk gejolak politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan, yang simpang siur dan menimbulkan ketidakpastian yang bermuara pada keresahan dan letupan-letupan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

 

  1. Good Governance

Good governance adalah pemerintahan yang baik. Untuk memahami ini kunci utama menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hokum, transparasi, peduli, berorientas pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis yang dimiliki.

 

  1. Pembahasan

Banyak keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan aparatur birokrasi pemerintah pada pengguna jasa. Padahal kita tahu bahwa organisasi birokrasi ideal adalah organisasi yang memiliki anggota yang memiliki keterikatan kerja yang baik dan memberikan pelayanan yang baik. Inilah yang menjadi salah satu tujuan program revolusi mental melalui diklat revolusi mental.

Dalam diklat revolusi mental dibentuk karakter pemimin yang melayani, aparatur yang siap melayani. Menurut Smith (2005) ada 4 hal dalam servent leadership yaitu :

  1. Memberikan pelayanan terhadap orang lain (service to others)
  2. Bekerja melalui pendekatan holistik (holistic approach to work)
  3. Empati pada lingkungan (promoting a sense of community)
  4. Berbagi dalam pengambilan keputusan ( sharing of power in decision making)

Di samping itu program kediklatan tentang revolusi mental adalah menciptakan ASN yang siap memberikan pelayanan yang terbaik selama tugas yang diberikan. Dengan kata lain adanya peningkatan kualitas pelayanan publik  yakni  untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, tranparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

 

Kalau dikaitkan dengan permasalahan mendasar dalamtulisan ini. Akankah ada jaminan bahwa dengan melaksanakan diklat revolusi mental ASN akan tercipta kondisi yang diharapkan ? Secara umum, tuntutan reformasi birokrasi adalah  penciptaan good corporate governance di sektor dunia usaha atau swasta, penciptaan good public governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembentukan good civil society atau masyarakat luas yang mampu mendukung terwujudnya good governance, yang memiliki tiga komponen atau pilar yang terlibat, yaitu:

Pertama,     public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan.

Kedua, corporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik.

Ketiga, civil society atau masyarakat luas.

Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (lembaga kepemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) di atas harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau checks and balances. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen tertentu terhadap komponen lainnya.

Jika salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya, sehingga cepat atau lambat dapat mengarah kepada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Karena itu, good governance dapat diwujudkan apabila terjadi keseimbangan peran dari ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing.

Pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi terwujudnya good public governance dan memberikan peluang terbangunnya komponen lain dalam governance yaitu dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan demokrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Hal tersebut akan dapat diwujudkan melalui menyadasran yang berkesinambungan dan kontinue, tentu saja hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan kediklatan yang berkelanjutan. Catatan penting kita adalah bahwa yang berhak diberikan pemahaman tentang esensi revolusi mental tersebut adalah para elit politik bangsa, birokrat, dan ASN serta masyarakat melalui tokoh-tokohnya, tidak terkecuali semua lembaga pemerintah.

Mengingat kinerja birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun daerah selama ini dianggap rendah terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di birokrasi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, maka munculah tuntutan untuk dilakukannya reformasi birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun daerah, melalui diklat revolusi mental ASN.

 

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya reformasi di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dapat juga dijadikan sebagai alat pembaharuan, apabila tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan bagi suatu strategi pembaharuan yang ditandai dengan adanya kesediaan dari aparatur birokrasi untuk bersikap responsif terhadap pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan, yang dapat dilakukan dengan menerapkan 10 Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik sebagai berikut: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalitas.

 

  1. Rekomendasi

Seorang pemimpin, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta, perlu senantiasa membiasakan diri untuk merasa berkewajiban mendengar (luisterplicht) apa yang dikatakan oleh masyarakat yang mempunyai hak berbicara (spreekrecht). Kewajiban mendengarkan bagi pejabat dan hak berbicara bagi masyarakat merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat. Sebab, peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama good governance dan dengan memperhatikan berbagai kriteria dalam pelaksanaan good governance maka yang perlu dilaksanakan adalah melakukan evaluasi dari berbagai peraturan yang ada untuk disandingkannya dengan kriteria good governance yang harus kita lakukan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Adhy Muhtar, Entang 2001. “Desa Sebagai Self Governing Community Menuju Good Governance” Makalah pada Workshop kerjasama Program (S2) Politik Lokal dan Otda dan S-2 Sosiologi UGM dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia Yogyakarta 2010 Unpad.

 

Anonim, 2010, Inpres no. 3 tahun 2011 Panduan Kebijakan Strategi Nasional Elektronik Government        

 

…………….. 2011, Good Governance Newsletter Vol I Maret 2004 CGIC Pusat Informasi Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia, Jakarta.

 

…………….. 2005.(http://www.transparansi.or.id/go od_governance/prinsi p.html) 2005 yayasan yang bergerak dibidang tranparansi.

 

Faisal Sanafiah, 2000 (Format–format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aflikasi) Rajawali press, Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Lainnya